Home Metropolitan Sempat Ditawari Uang agar Tak Gelar Unjuk Rasa soal Perppu KPK Pengakuan Anggota BEM UNJ

Sempat Ditawari Uang agar Tak Gelar Unjuk Rasa soal Perppu KPK Pengakuan Anggota BEM UNJ

6 min read
0
0
5

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Basit mengaku sempat ditawari sejumlah uang agar tak turun ke jalan berdemonstrasi menuntut penerbitan Perppu terkait UU KPK hasil revisi. "Kalau untuk itu (ditawari uang) banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget," kata Abdul Basit saat menggelar unjuk rasa di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Abdul Basit enggan mengatakan siapa yang memberikan penawaran kepadanya.

Tetapi yang jelas, kata Abdul Basit, ada salah satu orang yang menghubungi bahkan mendatanginya dan ketua BEM lain untuk meminta agar tak menggelar aksi. "(Tawaran uang) minggu minggu ini. Ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," tutur Abdul Basit. Namun, sebagai pemimpin mahasiswa di UNJ, Abdul Basit pun mengaku secara tegas menolak tawaran tersebut.

Ia mengaku konsisten untuk melakukan unjuk rasa selama tuntutan mereka belum direalisasikan. "Tapi kami konsisten, tujuan kami untuk memperlihatkan bahwa kami tidak sama sekali ditunggangi," kata dia. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) se Jabodetabek Banten menyerukan aksi demonstrasi yang rencananya akan dilakukan besok, Kamis (17/10/2019).

Mereka menyerukan aksi #tuntaskanreformasi mendesak Perppu membatalkan UU KPK hasil revisi di Istana Merdeka, Jakarta. Seruan diunggah melalui postingan sosial media Instagram BEM SI dengan alamat @bem_si pada Rabu sore. Ghozi Basyir Koordinator Media BEM SI saat dikonfirmasi membenarkan soal seruan aksi dan rencana demonstrasi mahasiswa tersebut di Istana Merdeka.

"Benar, benaran ada aksi," kata Ghozi seperti dikutip Antara. Ia mengatakan, aksi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari aliansi BEM SI Jabodetabek dan Banten, dengan estimasi massa sekitar 2.000 orang. Aksi ini direncanakan mulai jam 13.00 WIB sampai selesai sekitar jam 18.00 WIB.

Terkait penyataan Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demonstrasi jelang pelantikan presiden, Ghozin mengatakan, mahasiswa tetap akan turun melakukan aksi. "Kita mah di negara demokrasi ini tetap gelar aksi. Kan surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," katanya. Dalam postingan di sosmed BEM SI, seruan aksi mahasiswa ini mendesak pemerintah menuntaskan reformasi dan menghentikan berbagai hal buruk yang terjadi di Indonesia.

Aksi ini juga didasari oleh semangat 20 tahun reformasi yang menghendaki pemberantasan korupsi. Hadirnya KPK sebagai bukti kuatnya kehendak membasmi korupsi. Pengesahan revisi UU KPK mendorong aksi mahasiswa di seluruh Nusantara dan mendesak presiden untuk mengambil sikap. Situasi ini mendorong mahasiswa bereaksi dengan gerakan yang mereka sebut sebagai reformasi dikorupsi.

Terkait adanya isu demo mahasiswa ditunggangi dan bagaimana langkah antisipasi mencegah tidak terjadi kericuhan, Ghozi mengatakan, tetap fokus pada tuntutan mahasiswa dan tidak menginginkan adanya kericuhan. "Waktu itu dari ITB dari kolap sudah mengatakan sebenarnya tidak mau aksi itu ricuh, tidak ada revolusi, kita tidak mau ada kata kata itu ke pemerintah. Kita tetap fokus tuntutannya itu, kenapa harus ricuh," ujarnya. Untuk mengantisipasinya, lanjut Ghozi, pihaknya akan mengkondisikan dan membuktikan jika demo kali ini tidak akan ricuh. "

Antisipasi itu dengan mengkondisikan dari aliansi BEM SI sendiri, makanya itu besok kita membuktikan, kemarin kan aksi di DPR juga damai kan. Makanya kita akan bukti kan lagi kalau aksi besok tidak akan ricuh," katanya. Ghozi juga menegaskan aksi besok tidak akan ada revolusi reformasi, dan juga membuktikan bahwa demo tersebut akan berjalan kondusif.

"Ada isu di media juga, ngapain si BEM SI aksi ketika pelantikan mending istirahat saja kata Ngabalin dan lain lain, tapi dari kita aksi kita tidak seperi itu bukan mengarah ke ricuh dengan segala macem. Kita tidak ada unsur unsur segala macam atau menghentikan pelantikan," kata Ghozi. Hingga saat ini Jokowi belum menyampaikan sikapnya soal UU KPK hasil revisi.

Load More Related Articles
Load More In Metropolitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Wakil Wali Kota Jakpus Datangi Wisma Antara Lima Pegawai Kantor Berita Antara Positif Covid-19

Peninjauan di lantai 19 dan 20 gedung tersebut karena adalima pegawai Kantor Berita Antara…