Home Nasional MK Lakukan Persiapan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Lakukan Persiapan Penanganan Sengketa Hasil Pilkada 2020

5 min read
0
0
2

Mahkamah Konstitusi mempersiapkan diri menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada). Pada Jumat (17/7/2020), pihak Mahkamah Konstitusi menggelar simulasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Berbasis Teknologi Informasi. “Insya Allah, kami dapat menuntaskan tahap yang penting sebagai persiapan menjelang sidang PHPKada. PMK tentang PHPKada yang sudah ditandatangani ketua tim, akan segera diserahkan ke lembaga negara terkait,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, seperti dilansir laman Mahkamah Konstitusi, Jumat (17/7/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menjelaskan simulasi dan sinkronisasi PMK PHPKada 2020 sudah dilakukan minggu lalu, membahas batang tubuh dan tahapan tahapan dalam PMK PHPKada. Namun menurut Aswanto, pada Jumat 17 Juli 2020 kembali dibahas karena perlunya dukungan sistem teknologi informasi, (information technology, IT) Mahkamah Konstitusi. “Tim IT Mahkamah Konstitusi siap mem back up melalui sistem yang sesuai dengan norma norma yang kita masukkan dalam batang tubuh dan tahapan tahapan PMK PHPKada,” kata Aswanto.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Mahkamah Konstitusi Budi Achmad Djohari memaparkan presentasi terkait PMK PHPKada Berbasis IT. Disampaikan Budi, ada dua jenis permohonan untuk PHPKada yakni secara offline dan online. Pemohon offline adalah pemohon atau kuasanya yang datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, membawa berkas permohonan dan langsung diterima petugas penerima permohonan.

Setelah itu mendapat nomor urut pengajuan permohonan. “Selain itu dicatat waktu saat pemohon mengajukan permohonan dan dilakukan verifikasi berkas. Berikutnya, permohonan diinput oleh pegawai Mahkamah Konstitusi hingga menjadi akte pengajuan permohonan pemohon atau disebut AP3,” kata Budi. Sedangkan pemohon online, ungkap Budi, bisa melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi atau diarahkan ke pojok digital yang sudah dsiapkan Mahkamah Konstitusi.

“Pemohon melakukan entry data permohonan, baik di rumah atau di pojok digital. Setelah mendapat tanda terima permohonan, dicatat waktu saat mengajukan permohonan, dilakukan verifikasi, hasilnya berupa AP3,” jelas Budi. Baik permohonan secara offline dan online, lanjut Budi, berkasnya diterima oleh petugas penerima berkas permohonan dan diperiksa kelengkapan berkas permohonan. Selanjutnya ada kemungkinan terjadi perbaikan maupun penambahan berkas permohonan dan kemudian diregistrasi oleh bagian penerimaan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Setelah itu dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK). Acara itu, dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersama para Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi maupun para pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bertambah sebesar 456.256 pemilih.

Angka 456.256 pemilih itu merupakan data pemilih pemula tambahan. Penambahan itu mengakibatkan saat ini total DP4 sejumlah 105.852.716 pemilih dari sebelumnya. 105.396.460 pemilih

Load More Related Articles
Load More In Nasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

78 Juta dari Global Climate Fund Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Terima RBP USD 103

Masih dalam suasana bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mendapatkan pengakuan …