Home Nasional Kita Enggak Bisa seperti Singapura China hingga Amerika Serikat Karni Ilyas Setuju dengan Jokowi

Kita Enggak Bisa seperti Singapura China hingga Amerika Serikat Karni Ilyas Setuju dengan Jokowi

8 min read
0
0
1

Pembawa acara Indonesia Lawyers Club , Karni Ilyas meminta agar pemerintah memperhatikan nasib rakyat kecil di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagaimana diketahui, PSBB akan dilaksanakan menyeluruh di Jabodetabek mulai Rabu (15/4/2020). Mulanya, Karni Ilyas mengaku tak masalah dengan pemberlakuan PSBB di Jabodetabek asalkan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat kecil.

"Enggak papa, yang penting daerah daerah tadi itu melihat yang saya bilang tadi sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi pada rakyatnya." "Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Wali Kota Bogor, Wali Kota Bekasi bisa enggak mengantisipasi itu?" ucap Karni Ilyas. Menurut Karni Ilyas, setidaknya rakyat diberi kebutuhan dasar pangan secara langsung seperti nasi bungkus.

Jangan hanya disuruh mengurus surat agar menerima bantuan. Pasalnya kebutuhan pangan sangat mendesak. "Bisa dong disuruh di rumah tapi kasih dong nasi bungkus langsung, jangan disuruh urus surat dulu. Enggak tau kapan diterimanya," ucap Karni Ilyas.

Karni Ilyas mengimbau pemerintah agar jangan asal menyuruh semua warga untuk di dalam rumah jika mereka saja tak memiliki sesuatu untuk dimakan. "Bisa enggak berangkat dia, tapi anaknya empat, ada delapan bungkus nasi sederhana di rumah saja sudah tenang lah." "Tapi jangan enggak boleh saja, enggak boleh pergi terus gimana? Kalau dia enggak tahan lihat anaknya nangis," imbaunya.

Menurut Presenter acara Indonesia Lawyers Club ini, masalah ini perlu kerja sama dari semua pihak. "Ini kerja sama Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat untuk mengatasi ini," lanjutnya. Lantas, ia menyinggung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau langsung menerapkan lockdown.

"Apa kita terlalu ketat, saya memahami sekali loh kenapa Pak Jokowi tidak menerapkan langsung lockdown ," ungkap Karni Ilyas. Negara tak bisa begitu saja memenuhi semua kebutuhan warganya karena keterbatasan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini tentu berbeda dengan negara negara yang sudah maju.

"Saya sudah melihat kemungkinan kemungkinan ini, langsung lockdown total, gimana ya jujur kita enggak punya APBN untuk membiayai langsung kehidupan rakyat itu seperti yang diterapkan Singapura, di Jepang, di China, atau di Amerika sekarang ini," ucap dia. Kota Bekasi akan segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/4/2020). Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkap kabar baik terkait pemberlakuan PSBB khususnya bagi orang kurang mampu.

Hal itu diungkapkan Rahmat Effendi tersebut melalui sambungan telepon di acara Apa Kabar Indonesia Pagi tv One Senin (13/4/2020). Mulanya, Rahmat Effendi mengatakan bahwa izin menetapkan PSBB sudah diterima dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. "Kita sudah terima melalui electronic mail. Semalam jam 10 Pak Gubernur sudah memberitahukan," kata Rahmat Effendi.

Rahmat Effendi atau akrab disapa Pepen ini mengatakan konsep PSBB di daerahnya tak berbeda jauh dengan DKI Jakarta. "Harusnya pagi kita ini buat keputusan keputusan untuk melakukan langkah langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan larangan larangan ya kegiatan sosial, budaya ya terus pembatasan transportasi ini termasuk Ojol yang kita bicarakan," jelas Pepen. "Mungkin konsepnya tidak jauh dengan DKI pembatasan kegiatan keagamaan," imbuhnya.

Lalu, Pepen mengakui bahwa masih ada miskomunikasi terkait bantuan sosial saat pemberlakukan PSBB tersebut. Jadi sekarang kita mau menyiapkan yang masih terjadi miskomunikasi berkenaan dengan bantuan sosial yang diberikan saat kita tetapkan ini. "Ya artinya gini, datanya masih simpang siur, kan data orang miskin kita ada 106 ribu separuhnya kita berikan dari Kementerian Sosial, 47 ribuan."

"Separuhnya kita mau minta dari Gubernur Jawa Barat, ternyata implikasi dari Covid 19 itu tidak sesederhana," ujarnya. Jumlah orang miskin di Bekasi meningkat drastis yang awalnya disebut BPS (Badan Pusat Statistik) hanya 3,8 persen. Sehingga, pemerintah harus menyiapkan bantuan lebih banyak lagi.

"Ekonomi menurun padahal kemarin dari BPS datanya orang miskin tinggal 3,8 persen sekarang hampir terjadi 30 persen dari jumlah 750 ribu KK." "Artinya kita harus menyiapkan sekitar 240 ribu KK, termasuk di dalamnya ada Ojol macam macamlah," ucapnya. Meski demikian, Pepen merasa tidak terbebani lantaran pihaknya juga akan mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kalau saya sih longgar saja karena kita juga dapat bantuan dari Pemerintah Jawa Barat," lanjutnya.

Pepen mengungkapkan akan ada sekitar 230 ribu orang penerima bantuan sosial. "Nanti ada orang yang berKTP Bekasi yang memang dia jalurnya adalah jalur DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)." "Itu kan ada 106 ribu an, jadi kita tambahkan lagi 30 persen dari jumlah KK yang ada nah itu kurang lebih ditotal dengan DTKS itu ada 230 ribu," ucap dia.

Sehingga, Pepen menegaskan bahwa penerima bantuan bukan hanya warga yang berKTP Bekasi. "Di situ nanti ada orang yang KTPnya Depok, KTPnya Garut ini kita data." "Selain kita sampaikan pada Pak Gubernur kita juga tidak mendiskriminasi warga yang tinggal di Kota Bekasi," tegasnya.

Load More Related Articles
Load More In Nasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

78 Juta dari Global Climate Fund Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Terima RBP USD 103

Masih dalam suasana bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mendapatkan pengakuan …