Home Nasional Jokowi Menolak Laporan Menteri Saat Rapat Bahas Lonjakan Kasus Covid-19

Jokowi Menolak Laporan Menteri Saat Rapat Bahas Lonjakan Kasus Covid-19

5 min read
0
0
1

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lonjakan kasus Covid 19 yang terjadi di sejumlah daerah dalam rapat terbatas penanganan Covid 19 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Ada yang berbeda dalam rapat terbatas kali ini, Presiden meminta jajaran kabinetnya tidak menyampaikan laporan hasil penanganan. Melainkan, memberikan tanggapan atas lonjakan kasus yang terjadi.

"Tolong tidak usah memberikan laporan tapi apa yang saya sampaikan itu tolong diberikan tanggapan," kata Presiden. Biasanya dalam rapat terbatas penanganan Covid 19. setelah Presiden memberikan pengantar maka para menteri menyampaikan laporan kerja yang telah dilakukan. "Saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan, apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya apa dan pendek pendek," katanya.

Dalam rapat tersebut Presiden menyinggung lonjakan kasus di dua wilayah yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta. Misalnya pada Kamis pekan lalu, lonjakan kasus terjadi di Jawa Barat dengan adanya temuan 1262 kasus positif di Secapa AD. Sementara itu pada Ahad kemarin lonjakan kasus terjadi di DKI Jakarta yakni 404 kasus dan rasio perbandingan antara jumlah pasien positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa atau Positivity rate 10,5 persen atau melonjak 2 kali lipat.

"Tolong ini menjadi perhatian," katanya. Dalam rapat Presiden meminta tracing, testing, dan treatment fokus di delapan provinsi yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Selain itu harus ada peningkatan alat kesehatan di wilayah itu.

"Khususnya bed, APD, obat obatan, ventilator, kamar isolasi, ini juga masih memerlukan tambahan untuk provinsi provinsi yang saya sebut. Kalau memang kekurangan agar kementerian kesehatan bisa menyampaikan ke menteri PU agar bisa segera diselesaikan," katanya. Presiden juga meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pengendalian perjalanan di wilayah perbatasan. Alasannya kasus Covid 19 yang berasal dari luar negeri atau Imported case meningkat.

"Pengendalian wilayah perbatasan, dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Ini betul betul harus kita jadikan perhatikan lagi karena imported case dari luar negeri juga kita lihat meningkat," kata Presiden. Selain itu kepala negara menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan komunikasi yang partisipatif dalam pengendalian Pandemi Covid 19, sehingga membangun kepercayaan dalam penanganan penyebaran virus. "Membangun trust berbasis ilmu pengetahuan, science dan juga data science guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," katanya.

Terakhir Presiden meminta Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan semakin digencarkan. Karena menurutnya masih ada wilayah wilayah yang masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. "Memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan mengenai jaga jarak penggunaan masker, cuci tangan, karena dari survei yang kita lihat di Jatim, saat saya ke Jatim, survei mereka di jatim untuk mereka, 70 persen masyarakat tidak menggunakan masker," kata Presiden.

Ia mengatakan sosialisasi disiplin menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen. Mulai dari kampus, TNI Polri, Ormas, Relawan, hingga tokoh masyarakat. "Ini mobilisasi yang saya inginkan mobilisasi di Polri, TNI, Ormas, relawan, tokoh, di kampus semua digerakkan untuk mengampanyekan itu sekaligus melakukan pengawasannya," pungkasnya.

Load More Related Articles
Load More In Nasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

78 Juta dari Global Climate Fund Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Terima RBP USD 103

Masih dalam suasana bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mendapatkan pengakuan …