Home Metropolitan Gerindra Sebut Upaya Jegal Anies di Pilpres 2024 Bela Gubernur DKI Sebut Tuduhan Menkeu Politis

Gerindra Sebut Upaya Jegal Anies di Pilpres 2024 Bela Gubernur DKI Sebut Tuduhan Menkeu Politis

8 min read
0
0
1

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak punya anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta keluarga penerima manfaat (PKM) di wilayahnya. Pernyataan tersebut mendapatkan pro kontra. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik menilai, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tangan soal dana bantuan sosial (bansos) berbau politis.

Sebab, pernyataan yang dilontarkan saat rapat bersama Komisi XI DPR RI itu tak sejalan dengan program program yang telah dijalankan Anies. "Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies. Saya menilai pernyataan tersebut sudah politis," ucapnya, Jumat (8/5/2020). Taufik mengatakan, bila Sri Mulyani ingin menjegal langkah Anies Baswedan maju dalam pemilihan presiden pada 2020 mendatang, seharusnya dilakukan dengan cara lebih baik dan tidak mengeluarkan pernyataan yang memojokan.

"Saya yakin publik tahu arah dari pernyatasn Menkeu Sri Mulyani dan pejabat pemerintah pusat lainnya. Kelihatan sekali perseteruan politiknya," ujarnya. "Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara tidak elegan seperti ini," sambungnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan, cara yang digunakan Sri Mulyani untuk menjegal Anies ini malah menyakiti hati rakyat Jakarta yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.

Sebab, tak ada salahnya bila warga Jakarta yang sedang dilanda musibah ini mendapat bantuan dua kali, baik dari pemerintah pusat maupun Pemprov DKI. "Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat. Itu yang saya harapkan," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya. Taufik juga menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani menebar kebohongan atau hoaks.

"Saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut, pernyataan Sri Mulyani ini 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks," ucapnya. Dijelaskan Taufik, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan dana Rp 700 miliar untuk menyaluran bansos. "Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabny?," ujarnya bertanya tanya.

Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini pun menyebut, pemerintah pusat seharusnya berterimakasih kepada Anies. Sebab, Anies dinilainya lebih sigap dan tanggap dalam penanganan Covid 19 ini dibandingkan pemerintah pusat. "Mestinya pemerintah pusat menyatakan terima kasih kepada kepala daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemi Covid 19 di daerah dengan baik," ujarnya.

Terlebih, Pemprov DKI lebih dulu memberikan bansos ketimbang pemerintah pusat. Pemprov DKI sendiri mulai menyalurkan bansos sejak tanggal 9 April lalu, sedangkan pemerintah pusat baru mendistribusikan pada 20 April. "Faktanya Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga ibu kota yang terdampak Covid 19 ketimbang pemerintah pusat," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, pernyataan Sri Mulyani terkait ketidakmampuan Pemprov DKI dalam menyalurkan bansos ini diutarakannya dalam rapat dengan Komis XI DPR RI. Saat itu ia menyebut, GubernurDKI Jakarta Anies Baswedan tak memikiki anggaran untuk menyarlukan bansos kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk itu, Sri Mulyani menyebut, Anies meminta pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada 1,2 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat. “Dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), DKI Jakarta yang tadinya cover 1,1 juta warganya ternyata mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat yang cover terhadap 1,1 juta (PKM) DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pusat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020). Untuk itu, Menkeu bilang pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tadinya akan dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Padahal dengan postur anggaran pembiayaan untuk Covid 19 pemerintah sudah menganggarkan Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial. "Realisasi bansos tersebut artinya sudah makin merata. Kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover," terang Sri Mulyani. Menurutnya proses penyaluran bansos sampai dengan pekan ini kepada masyarakat terdampak pandemi corona di Jabodetabek sudah mencapai 80%.

"Alokasi di minggu pertama kurang dari 10 % karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 %, artinya makin merata," ujar dia. Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemsos) yang terkena efek Covid 19. Sementara itu untuk Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi terdapat 600.000 KPM akan mendapatkan bantuan yang sama.

Jabodetabek memang menjadi sasaran utama penyaluran bansos. Sebab penyebaran Covid 19 berpusat di wilayah ini. Terlebih wilayah padat ini sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat roda ekonomi jadi tersendat.

Load More Related Articles
Load More In Metropolitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Wakil Wali Kota Jakpus Datangi Wisma Antara Lima Pegawai Kantor Berita Antara Positif Covid-19

Peninjauan di lantai 19 dan 20 gedung tersebut karena adalima pegawai Kantor Berita Antara…