Home Nasional Diprioritaskan 3 Golongan Ini Pemerintah Pastikan THR & Gaji ke-13 PNS Tetap Ada di Tengah Wabah

Diprioritaskan 3 Golongan Ini Pemerintah Pastikan THR & Gaji ke-13 PNS Tetap Ada di Tengah Wabah

6 min read
0
0
3

Pemerintah telah memastikan Tunjangan Hari Raya / THR dan gaji ke 13 untuk Pegawai Negeri Sipil / PNS atau Aparatur Sipil Negara / ASN tetap tersedia. Setelah sebelumnya tersiar wacana ditiadakannya gaji ke 13 dan THR bagi ASN, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan jika anggaran tersebut tetap diberikan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani setelah melakukan rapat terbatas untuk membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial dan percepatan program padat karya tunai, Selasa (7/4/2020).

Namun, ketersediaan THR dan gaji ke 13 bagi ASN dan anggota TNI/ Polri ini hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja. Hingga kini, keputusan final masih berada di tangan Presiden Joko Widodo. Lantas, siapakah yang berhak untuk menerima THR dan gaji ke 13 di tengah pandemi corona ini?

Dalam artian, pemberian THR tetap berlangsung sesuai mekanisme awal. "Gaji ke 13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di sidang kabinet. Perhitungannya untuk ASN, TNI, Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan I, II dan III terutama untuk ASN, TNI, Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, THR dan gaji ke 13 belum diputuskan untuk para pejabat eselon, menteri dan juga DPR. Bendahara Negara itu pun menjelaskan, untuk mengurangi beban keuangan negara, pemerintah masih mempertimbangkan pencairan THR dan gaji ke 13 untuk pejabat kementerian setingkat eselon I dan II, hingga menteri dan anggota DPR. Keputusan terkait gaji ke 13 dan THR para pejabat tinggi negara tersebut masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo di sidang kabinet beberapa pekan ke depan.

"Untuk pejabat negara nanti Bapak Presiden nanti akan menetapkan. Seperti menteri, DPR dan para pejabat termasuk eselon 1 dan 2 . Kami akan sampaikan ke Presiden," ujar Sri Mulyani ketika memberi keterangan pers usai rapat terbatas secara virtual, Selasa (7/4/2020). Saat ini, pihaknya masih memperhitungkan berbagai kemungkinan terkait pencairan gaji ke 13 dan THR tersebut. "Presiden masih memberikan instruksi kalkulasinya difinalkan agar diputuskan presiden dalam sidang kabinet dalam minggu minggu ke depan," tutupnya.

Sri Mulyani menjelaskan, hal itu turut memberikan tekanan terhadap pendapatan negara dalam APBN 2020. Bahkan menurut dia, penerimaan negara berisiko anjlok hingga 10 persen akibat perekonomian yang nyaris terhenti dan menyebabkan banyak orang harus beraktivitas di dalam rumah. Di sisi lain, belanja negara melonjak untuk memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, pendapatan negara pada APBN 2020 bakal mengalami penurunan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun. "Dengan kebijakan fiskal untuk siap mendukung dan membuat masyarakat maupun ekonomi dan negara bisa merespons, baik pusat dan daerah, maka sudah bisa diprediksi APBN kita mengalami tekanan luar biasa," ujar dia.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB. Defisit APBN yang melebar itu juga akan meningkatkan pembiayaan sebesar Rp 545,7 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang Rp 654,5 triliun dan pembiayaan non utang Rp 108,9 triliun.

Sri Mulyani pun mengatakan, pembiayaan utang akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. "Pembiayaan ini akan kami upayakan mendapatkan financing dari berbagai sumber yang paling aman dan tingkat biaya paling kecil, terutama pertama dari SAL (Sisa Anggaran Lebih), kita bahkan sudah akan pertimbangkan seluruh dana abadi pemerintah dan dana dana yang dikelola BLU sudah masuk first line financing untuk pembiayaan yang diperkirakan meningkat," ujar dia.

Load More Related Articles
Load More In Nasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

78 Juta dari Global Climate Fund Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Terima RBP USD 103

Masih dalam suasana bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mendapatkan pengakuan …