Home Corona Cerita WNI dari Oman yang Kembali menuju Jakarta saat Pandemi Covid-19

Cerita WNI dari Oman yang Kembali menuju Jakarta saat Pandemi Covid-19

4 min read
0
0
2

Fizrya (23 tahun), perempuan berkewarganegaraan Indonesia ini telah tiba di Jakarta setelah sebelumnya berada di Oman selama 7 bulan. Beberapa hari lalu, Fizrya pulang dari Oman dan tiba di bandara Soekarno Hatta. Setibanya di sana, perempuan berambut panjang ini melakukan rapid test virus corona atau Covid 19 dan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selama empat hari, Fizrya diisolasi di RSD Covid 19 tersebut sembari menunggu hasil swab test Covid 19 oleh tim dokter yang berada di sana. "Cuma ada pilihan juga untuk Indonesia sendiri boleh melakukan PCR di Indonesia, di mana biayanya sudah ditanggung pemerintah," lanjutnya. Pemerintah sudah menerapkan batas tertinggi pemeriksaan tes cepat atau untuk mendeteksi virus corona ( Covid 19) sebesar Rp 150.000. Bagaimana jika ada yang melanggar?

Pengakuan beberapa warga yang melakukan mandiri di Jakarta menunjukkan, jika mereka harus membayar lebih dari Rp150 ribu. Selain Rp150 ribu, si peserta test diminta membayar administrasi, biaya pelayanan juga surat keterangan sehat yang dipatok tarifnya. Jadi paket mandiri pun harus dibayar tetap pada kisaran Rp 300 ribuan.

Apa sikap pemerintah? Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan memberi sanksi tegas kepada rumah sakit (RS) yang mematok tarif tes cepat atau di atas Rp 150.000. Hal itu disampaikan Muhadjir menanggapi surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengatur batas maksimal tarif .

"Berkaitan dengan surat edaran dari Menkes tentang batas maksimum harga . Pasti kalau ada RS yang mengenakan biaya di atas itu, ya pasti ada sanksinya. Pasti itu," kata Muhadjir melalui kanal Youtube Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020). Muhadjir mengatakan, bentuk sanksi yang diberikan bisa berbeda beda, seperti berupa teguran, peringatan keras atau tindakan yang lebih tegas. Ia pun meminta RS dan layanan kesehatan menggunakan alat rapid test buatan dalam negeri karena kualitasnya teruji dan harga lebih terjangkau.

"Soal sanksi mungkin bisa diambil tindakan lebih tegas. Ada wewenangnya. Nanti ada aparat sendiri yang melakukan itu (memberi sanksi)," lanjut Muhadjir. Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan batas tertinggi pemeriksaan antibodi untuk mendeteksi virus corona ( Covid 19) sebesar Rp 150.000. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi.

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020 lalu. "Betul (batasan tertinggi Rp 150.000)," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes, Achmad Yurianto, pada Kompas.com, Selasa (7/7/2020). Dalam surat edaran dijelaskan, biaya tersebut berlaku untuk masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Pemeriksaan juga tetap dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki kompetensi. Setiap fasilitas layanan kesehatan pun diminta mengikuti batasan tarif yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Load More Related Articles
Load More In Corona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Pemerintah Diminta Petakan Potensi Kendala Laboratorium Tes Swab di Seluruh Indonesia

Praktisi Lab Molekular Diagnostik DKI Jakarta Ungke Antonjaya mengusulkan agar pemerintah …