Home Nasional Ajukan Gugatan karena Partai Tak Kunjung Ganti Rugi Rp 30 M Update Perseteruan Fahri Hamzah vs PKS

Ajukan Gugatan karena Partai Tak Kunjung Ganti Rugi Rp 30 M Update Perseteruan Fahri Hamzah vs PKS

7 min read
0
0
3

Update perseteruan Fahri Hamzah vs PKS : ajukan gugatan karena partai tak kunjung ganti rugi Rp 30 M. Perseteruan mantan Wakil Ketua DPRFahri Hamzahdan Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) belum juga usai. Seperti diketahui,Fahri Hamzah mendesak PKS untuk membayar ganti rugi atas putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 30 miliar.

Fahri Hamzah memenangkanperkaratersebut. Sejak MA memutuskan perkara itu dimenangi oleh Fahri, PKS belum melaksanakan putusan pengadilan. Fahri kali ini tak main main.

Iaberencanauntuk melakukan gugatan pailit pada PKS. Fahri beralasan, hingga kini PS tak kunjung membayar ganti rugi Rp 30 M tersebut. Ia menegaskan, telah menguatkan gugatan tersebutdengan hasil tiga tingkatan pengadilan yang memenangkan dirinya.

Sehingga PKS harus membayar ganti rugi kepadaFahri Hamzahsebesar Rp 30 miliar. "Gugatan itu kita maksudkan adalah supaya ada respons serius terhadap keadaan ini karena tidak boleh kita membiarkan partai politik seenaknya dan meremehkan gugatan kader, sebab kader itu manusia dia warga negara yang hak haknya dilindungi oleh undang undang, oleh konstitusi," kata Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR periode 2014 2019 tersebut mengungkapkan saat ini masih mematangkan rencana untuk mengajukan gugatan pailit terhadap PKS.

Ia tidak ingin partai bertindak otoriter kepada kadernya. "Terus terang saya menganggap yuriprudensi tentang kekuatan warga negara rakyat yang disebut kader itu terhadap partai politik itu tidak boleh diabaikan." "Sebab itu masa depan dari demokrasi kita, kemampuan partai politik mengelola dirinya itu adalah indikator dari sehatnya demokrasi kita," kata dia.

Sebelumnya pada hari Senin (22/7/2019), melalui tim kuasa hukumnya, Fahri Hamzah mengajukan permohonan sita paksa aset di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, . Kemudian, pada Rabu (30/10/2019), tim kuasa hukum Fahri menyerahkan berkas tambahan untuk permohonan eksekusi terhadap harta benda PKS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan Sohibul Iman dan elite PKS lain.

"Apa sih kendalanya? Ini yang kami tidak tahu. Makanya, hari ini kami serahkan lagi beberapa data tambahan. Mudah mudahan dengan ini segera ditindaklanjuti dan PKS segera melaksanakan isi putusan ini supaya tidak berkepanjangan," kata kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief. Selain itu, kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet, mengatakan, penyerahan berkas tambahan itu sifatnya mendetailkan data yang sudah dikirim sebelumnya. Data data berupa data aset bergerak dan tidak bergerak.

"Jadi, kalau yang lalu hanya menyebutkan tanah dan bangunan beralamat di mana, hari ini kami detailkan, termasuk beberapa aset sensitif yang untuk kepentingan sita eksekusi. Kami tidak bisa menyampaikan apa itu," kata Slamet. Menurut Slamet, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunggu itikad baik dari PKS untuk melaksanakan putusan MA dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar sebelum akhirnya mengabulkan permohonan Fahri untuk mengeksekusi aset PKS. "Sebetulnya kami sudah sering koordinasi dengan pengadilan. Pengadilan sebetulnya masih menunggu itikad baik PKS untuk menjalankan putusan secara sukarela," ujar Slamet.

Adapun perseteruan antara Fahri danPKSbermula pada 2016. Kala itu, Fahri dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Fahri yang tidak terima dengan keputusan tersebut lalu melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Dalam gugatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Elite yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya. Fahri memenangi gugatan tersebut. Namun, PKS mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang kembali dimenangi Fahri.

Setelah itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA, tetapi ditolak. MA kemudian memutuskan sekaligus memerintahkan PKS agar membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar. Terkait hal ini,Presiden PKS Sohibul Iman enggan menanggapi desakan dari Fahri Hamzah dan tim hukumnya terkait ganti rugi tersebut.

"Aduh, sudah deh out of context ," ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). Sohibul enggan menjawab secara jelas kapan PKS akan membayar ganti rugi tersebut. Ia menyerahkan persoalan hukum tersebut kepada kuasa hukum. "Nanti tanya lawyer saya saja," kata dia.

Load More Related Articles
Load More In Nasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

78 Juta dari Global Climate Fund Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Terima RBP USD 103

Masih dalam suasana bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mendapatkan pengakuan …